:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9357425/original/037044200_1790246798-IMG_3429.jpg)
Sebuah surat yang mengatasnamakan anggota Fraksi NasDem DPR beredar luas dan memicu kehebohan politik. Surat itu berisi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan diklaim diajukan oleh anggota DPR dari Fraksi NasDem bernama Tonny Tesar kepada Pimpinan DPR pada 7 Oktober 2026.
Merespons peredaran surat tersebut, petinggi NasDem langsung angkat bicara. Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Bendahara Umum DPP NasDem Ahmad Sahroni dengan tegas membantah klaim dalam surat itu. “Hoaks, hoaks. Nggak ada, nggak ada,” ujar Sahroni.
Sahroni menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi di internal partai soal putusan Mahkamah Konstitusi — lembaga peradilan tertinggi untuk perkara konstitusi — yang menjadi dasar isu pemakzulan ini. Bahkan, belum ada arahan dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh untuk membahas hal tersebut. “Kita belum ada arahan Ketua Umum. Belum dipanggil,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menyatakan partai masih dalam proses mengecek dan mengkaji surat tersebut, termasuk mempelajari putusan MK yang melatarbelakangi isu ini. Sahroni pun meminta semua pihak tidak menarik persoalan ke arah lain sebelum ada sikap resmi partai, sembari menegaskan NasDem menghormati proses yang berjalan di MK.
Isi surat yang beredar sendiri merujuk pada Pasal 7A UUD 1945, yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Surat itu meminta DPR membawa persoalan ini ke Rapat Paripurna dan meneruskannya ke MK. Meski demikian, Sahroni tidak sepenuhnya menutup kemungkinan putusan MK akan dibahas di internal fraksi suatu saat nanti, namun menekankan situasi saat ini masih tenang. “Mungkin nanti ya. Mungkin iya, tapi belum. Sampai hari ini belum. Masih landai-landai aja,” katanya.
Polemik ini menunjukkan betapa sensitifnya isu seputar keabsahan administrasi pencalonan Gibran, dan publik kini menanti kejelasan sikap resmi berbagai fraksi di DPR terhadap putusan MK yang menjadi pusatnya.
Sumber: Liputan6




