:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9355085/original/000866700_1790072683-WhatsApp_Image_2026-09-22_at_5.11.09_PM.jpeg)
Dewan Perwakilan Rakyat resmi menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 lewat Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama tiga wakil ketua lainnya.
Sebelum penutupan, rapat juga mengesahkan calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031 dan menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional.
Pidato penutupan dari Ketua DPR Puan Maharani dibacakan langsung oleh Dasco. Dalam pidatonya, Puan menyinggung berbagai persoalan rakyat yang menjadi perhatian parlemen selama masa sidang ini. “Mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan bantuan sosial, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat,” ujar Puan.
Dari sisi legislasi, DPR dan pemerintah berhasil menyelesaikan 20 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, plus menyetujui tujuh RUU sebagai usul inisiatif DPR. Di antara yang disahkan adalah UU Reforma Agraria, UU Pelindungan Ketenagakerjaan, dan UU Satu Data Indonesia.
Meski demikian, masih ada 13 RUU yang belum tuntas dan akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang berikutnya. Sejumlah isu juga masih menjadi sorotan DPR, mulai dari kekerasan KKB di Papua, penanganan karhutla, penguatan koperasi desa, hingga perlindungan tenaga kerja.
Dari sisi anggaran, DPR dan pemerintah telah menetapkan APBN Tahun Anggaran 2027. Puan menegaskan anggaran negara bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan alat untuk menciptakan lapangan kerja dan mempersempit kesenjangan sosial.
Penutupan masa sidang ini menandai satu tahap penting dalam kalender legislatif nasional, dengan harapan agenda-agenda yang belum rampung bisa segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat luas.
Sumber: Liputan6




