
Mulai 1 November 2026, Jepang menerapkan perubahan signifikan dalam program pembebasan pajak untuk turis asing. Alih-alih menerima potongan pajak langsung saat berbelanja, pengunjung kini harus menunggu hingga meninggalkan negara untuk mendapatkan pengembalian dana pajak mereka.
Perubahan kebijakan ini dirancang untuk mengatasi praktik penyalahgunaan yang ditemukan otoritas Jepang. Pemerintah menemukan kasus di mana barang-barang mahal dibeli dengan fasilitas bebas pajak dalam jumlah besar, kemudian dijual kembali di toko-toko lokal di Jepang. “Kami menemukan kasus pembelian barang mahal dalam jumlah besar dengan fasilitas bebas pajak, kemudian barang tersebut dijual kembali di toko-toko lokal di Jepang. Karena itulah, perubahan aturan ini diterapkan,” jelas pejabat dari Badan Pajak Nasional Jepang, Masayoshi Hamada.
Sistem baru ini justru memberikan keuntungan bagi turis. Tidak ada lagi batasan maksimal pembelian barang konsumsi—sebelumnya dibatasi 500.000 yen (sekitar Rp 57 juta)—dan kewajiban menggunakan kantong khusus dihapuskan. Syarat minimal tetap 5.000 yen (sekitar Rp 576 ribu) untuk bisa mengajukan pengembalian pajak.
Proses pengembalian menjadi lebih mudah berkat digitalisasi. Saat berbelanja, turis tinggal menunjukkan paspor dan memberikan informasi rekening atau kartu kredit. Data transaksi akan dicatat oleh Badan Pajak Nasional Jepang dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 90 hari setelah pembelian.
Untuk mekanisme pengembalian, turis dapat menggunakan mesin di bandara atau pelabuhan saat hendak pulang dengan menunjukkan paspor. Jika tidak ada pemeriksaan tambahan, dana langsung dikembalikan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang harus dibawa ke area bea cukai untuk verifikasi kelayakan, meski struk belanja tidak wajib diajukan.
Pemerintah Jepang juga menyediakan platform digital bernama Visit Japan Web di tujuh bandara utama—Narita, Haneda, Kansai, Chubu, Fukuoka, New Chitose, dan Naha. Turis yang sudah terdaftar dan mendapat persetujuan dapat menggunakan kode QR saat berbelanja untuk mempercepat proses. “Dengan cara ini, seluruh proses sejak kedatangan hingga keberangkatan telah didigitalisasi untuk memberikan pengalaman yang lebih lancar,” kata Takuya Koguchi, Direktur Perencanaan Kebijakan Badan Digital Jepang.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan mancanegara di Jepang, mengingat belanja telah menyumbang lebih dari seperempat dari total pengeluaran mereka di negara tersebut pada 2025, yang mencapai 9,5 triliun yen. Jumlah toko yang menyediakan fasilitas tax-free juga terus bertambah dari lebih dari 4.000 toko pada 2012 menjadi sekitar 64.000 toko pada Maret 2026.
Sumber: Detik Travel
Inspirasi Lainnya

Pemerintah Wonosobo Layarkan Program GI Tourism untuk Pulihkan Pariwisata Dieng

Rooftop Mal Kuningan City Jadi Destinasi Baru Nikmati Panorama Jakarta

Puncak Bakal Punya Jalan Pintas, Pemkab Bogor Siap Kurangi Kemacetan Wisatawan

